Kemenag Perkuat Sensus BMN PTKN, UIN Syahada Padangsidimpuan Siap Dukung Validitas Data dan Optimalisasi Aset Negara
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Agama harus dikelola secara tertib, dimanfaatkan secara optimal, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Penguatan Sensus BMN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), khususnya bidang penatausahaan, penghapusan, dan pengendalian BMN, yang berlangsung di Jakarta, 20–22 Oktober 2026.
“Setiap tahun kita merencanakan anggaran, membelanjakan anggaran, dan menambah BMN. Karena itu, seluruh aset harus didata dan dikelola dengan baik,” tegas Kamaruddin Amin dalam arahannya.
Menurutnya, pertambahan aset negara melalui belanja pemerintah harus diikuti dengan penatausahaan yang tertib. Setiap BMN perlu tercatat secara akurat, memiliki kejelasan status, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“BMN tidak cukup hanya tercatat secara administratif, tetapi juga harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat dan dampak nyata,” lanjutnya.
Kamaruddin menekankan bahwa pengelolaan BMN merupakan tanggung jawab pimpinan satuan kerja, sedangkan pelaksanaan teknisnya didukung oleh operator dan petugas pengelola aset. Karena itu, sinergi antara pimpinan dan pelaksana teknis menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel.
“Pengelolaan BMN merupakan tanggung jawab pimpinan, sementara aspek teknis dilaksanakan oleh operator. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap aset baru segera didata dengan benar. Langkah ini penting untuk mencegah ketidaksesuaian pencatatan sekaligus memastikan seluruh aset negara dapat dipertanggungjawabkan.
“Aset BMN yang baru harus terdata dengan baik. Ketertiban pendataan menjadi bagian penting dari tanggung jawab kita dalam menjaga aset negara,” demikian penekanan Sekjen Kemenag.
Dalam laporan panitia, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI, Ahmad Hidayatullah, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi ini diarahkan untuk mewujudkan data yang valid, pengelolaan aset yang optimal, layanan berkualitas, dan akuntabilitas.
“Fokus kegiatan ini adalah memastikan data BMN valid, pengelolaan optimal, layanan berkualitas, dan akuntabilitas terwujud,” demikian substansi laporan ketua panitia.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat akumulasi 10.304 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) kategori BMN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.942 NUP belum dilengkapi foto, 880 NUP belum memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP), dan 60 bidang tanah menjadi prioritas penelusuran.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama bagi satuan kerja untuk memperkuat verifikasi data, melengkapi dokumentasi, dan menindaklanjuti persoalan administrasi aset. Kehadiran pejabat dan operator PTKN dalam kegiatan ini diharapkan menyamakan pemahaman serta memperkuat koordinasi pelaksanaan sensus BMN.
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidimpuan turut mengikuti kegiatan tersebut melalui Kepala Bagian Umum dan Akademik, Ratonggi Hasibuan, bersama operator BMN, M. Khairuddin Satria Sinamo.
Ratonggi menyatakan bahwa UIN Syahada berkomitmen mendukung pelaksanaan sensus BMN melalui penguatan koordinasi dan kesiapan sumber daya manusia di lingkungan universitas.
“UIN Syahada berkomitmen mendukung sensus BMN dengan memperkuat koordinasi dan mempersiapkan SDM di tingkat rektorat, fakultas, hingga unit kerja,” ujar Ratonggi.
Ia menambahkan, hasil konsolidasi dan arahan pimpinan Kementerian Agama akan segera disampaikan kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan segera melaporkan hasil kegiatan ini kepada pimpinan agar langkah tindak lanjut dapat dipersiapkan dan pelaksanaan sensus BMN berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
Partisipasi UIN Syahada dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola BMN yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan data yang valid serta pemanfaatan aset yang optimal, BMN diharapkan semakin mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dukungan pimpinan dan keterlibatan seluruh unit kerja sangat penting agar pendataan, verifikasi, dan penyelesaian administrasi aset dapat berjalan secara terkoordinasi,”pungkasnya.
