Ratonggi Jadi Panelis International Government Public Relations Summit 2026 di Lombok
LOMBOK, NTB – H. Ratonggi Hasibuan, S.Ag., M.A., tampil sebagai panelis dalam International Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (28/7/2026). Dalam forum tersebut, Ratonggi membawa gagasan tentang pentingnya komunikasi strategis dan penguatan peran humas pemerintah dalam membangun tata kelola yang transparan dan adaptif.
Kehadiran Ratonggi dalam forum internasional tersebut sekaligus menjadi momentum bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (UIN Syahada) untuk memperkenalkan gagasan dan praktik komunikasi strategis di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
IGPR Summit 2026 mempertemukan para praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan di bidang government public relations. Dalam forum itu, Ratonggi mengangkat kajian berjudul “Komunikasi Strategis dan Peran Humas Pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Transparan dan Adaptif.”
Humas pemerintah, kata dia, tidak lagi cukup ditempatkan sebagai bagian yang hanya bertugas menyampaikan informasi atau memproduksi berita. Lebih dari itu, humas harus menjadi bagian dari fungsi strategis dan manajerial organisasi.
“Kepercayaan publik menjadi modal utama tata kelola pemerintahan karena ia menentukan apakah komunikasi institusi akan diterima, diabaikan, atau ditolak publik,” menjadi salah satu pokok pemikiran yang ditekankan Ratonggi dalam kajiannya.
Menurut Ratonggi, terdapat empat prinsip yang harus menjadi perhatian humas dalam menjalankan komunikasi strategis.
“Kita dalam melakukan komunikasi harus memiliki 4 prinsip yakni terencana, konsisten, transparan, dan berorientasi kepada pemangku kepentingan,” terangnya.
Ia menjelaskan, komunikasi yang terencana membuat setiap pesan memiliki tujuan yang jelas. Konsistensi diperlukan agar pesan institusi tidak berubah-ubah, sementara transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.dapun orientasi kepada pemangku kepentingan berarti humas harus mampu memahami kebutuhan, karakter, serta ekspektasi publik yang menjadi sasaran komunikasi.
Era digital, kata Ratonggi, menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Informasi tentang sebuah institusi dapat diketahui publik dalam waktu singkat. Karena itu, humas harus mampu memastikan informasi yang berkaitan dengan institusinya tersampaikan dengan cepat, tepat,akurat, dan menarik.
“Kita sebagai Humas harus aktif menjalankan tugas kita menyampaikan informasi jangan sampai waktu makan gule belacan kita orang lain tau sementara waktu makan gule rondang kita orang lain tidak tau,” ujarnya sambil bercanda yang menarik perhatian audiens.
Kehadiran Ratonggi sebagai panelis dalam IGPR Summit 2026 di Lombok juga menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan pemikiran dan pengalaman UIN Syahada Padangsidimpuan dalam bidang komunikasi strategis dan kehumasan pemerintah.
Ia mendorong agar penguatan fungsi humas dilakukan secara berkelanjutan di setiap institusi.
“Kita berharap kepada institusi kita masing-masing agar penguatan humas harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetensi praktisi, dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan jejaring antarinstansi dan forum kehumasan,” harap Ratonggi yang pernah menjadi Wakil Ketua Forum Humas PTKIN.
Menurutnya, tantangan komunikasi pemerintahan di era digital tidak dapat dijawab hanya dengan memperbanyak publikasi. Humas harus mampu membangun hubungan dan dialog dengan publik, membaca perubahan, mengelola isu, serta menjaga reputasi institusi.
“Komunikasi strategis harus ditempatkan sebagai investasi kelembagaanHumas yang kuat bukan hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga mampu membangun dialog, mengelola reputasi, menjaga kepercayaan, dan memastikan komunikasi berjalan searah dengan prinsip tata kelola yang baik,” pungkasnya.
