Rektor: Menag RI Tunjukkan Keteladanan dalam Transisi Penyelenggaraan Haji Nasional

Padangsidimpuan, 18/07/2025 — Transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) tidak hanya menjadi momentum kelembagaan nasional, tetapi juga menjadi cerminan kepemimpinan spiritual dan kenegaraan. Hal ini ditegaskan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., yang menyampaikan apresiasi atas keteladanan Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., dalam proses transisi tersebut.

Dalam keterangannya, Rektor menyebut bahwa penyelenggaraan haji selama 75 tahun oleh Kementerian Agama merupakan catatan panjang pengabdian negara terhadap umat. Namun, cara Menag mengakhiri peran itu dengan sikap yang rendah hati dan penuh tanggung jawab dinilainya sebagai cerminan kepemimpinan yang patut diapresiasi, baik dari sisi etika birokrasi maupun dari sisi spiritualitas keislaman.

“Langkah Bapak Menteri Agama RI bukan hanya administratif, tetapi mengandung nilai keteladanan. Di tengah dinamika penyelenggaraan haji yang selalu kompleks, beliau tampil mengakui kekurangan dengan lapang hati dan sekaligus menyampaikan bahwa yang diwariskan bukan masalah, melainkan pelajaran dan pengalaman. Ini sikap negarawan dan ulama sejati,” kata Prof. Muhammad Darwis.

Menurut Rektor, sikap terbuka Menag Nasaruddin Umar dalam menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah merupakan bentuk akhlak kepemimpinan Islam yang selama ini diajarkan di dunia akademik. Dalam pandangannya, pengakuan atas kekurangan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan moral seorang pemimpin dalam membangun kepercayaan publik.

“Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, kami selalu menekankan pentingnya nilai tawadhu’, akuntabilitas, dan adab dalam kepemimpinan. Apa yang dilakukan oleh Menag adalah praktik nyata dari semua itu. Ini bukan hanya menjadi teladan bagi aparatur negara, tetapi juga bagi para dosen, mahasiswa, dan calon pemimpin masa depan,” ujarnya.

Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan juga menilai bahwa peralihan kewenangan ini harus dilihat sebagai bagian dari proses penyempurnaan tata kelola haji nasional. Meski bukan lagi pelaksana teknis, Kementerian Agama telah meletakkan dasar sistem yang kuat. “Catatan yang diwariskan adalah modal institusional yang tak ternilai. Ini harus dihargai oleh siapa pun yang akan melanjutkan,” tegasnya.

UIN Syahada Padangsidimpuan sebagai perguruan tinggi Islam di bawah naungan Kementerian Agama menyatakan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi haji, riset kebijakan keagamaan, dan penguatan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat. Menurut Rektor, transisi seperti ini memerlukan keterlibatan luas dari dunia akademik untuk memberikan pendampingan berbasis keilmuan dan pengalaman lokal.

“Perubahan kebijakan tidak boleh hanya dilihat dari sisi struktural, tapi juga dari dimensi budaya, edukasi, dan publik trust. Kami siap memberikan dukungan dalam bentuk kajian, riset, maupun narasi kebangsaan yang objektif dan membangun,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Menag Nasaruddin Umar dalam pernyataan resminya, menyampaikan bahwa tahun 2025 ini kemungkinan menjadi tahun terakhir Kemenag mengemban mandat sebagai penyelenggara haji. Ia menegaskan bahwa proses transisi harus disertai percepatan regulasi, adaptasi pelayanan di Arab Saudi, penguatan istitha’ah kesehatan, serta dampak spiritual dan ekonomi dari haji yang harus tetap dijaga.

Prof. Muhammad Darwis menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh insan akademik untuk menjadikan momentum ini sebagai bahan refleksi tentang makna pelayanan publik, tanggung jawab keumatan, dan pentingnya kepemimpinan yang jujur serta visioner. “Kami tidak melihat ini sebagai akhir, tetapi sebagai babak baru dalam manajemen ibadah haji. Dan keteladanan Menag harus menjadi inspirasi nasional,” tutupnya.