Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Hadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI: Dorong Tata Kelola PTKIN yang Adaptif dan Berdaya Saing
Jakarta (UIN Syahada Padangsidimpuan) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (10 November 2025).
RDP tersebut mengusung tema “Pembahasan Tata Kelola dan Dinamika di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) serta Isu-Isu Aktual”, dan diikuti oleh sekitar 20 rektor PTKIN dari seluruh Indonesia.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, serta menghadirkan Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Prof. Kamaruddin Amin, dan Dirjen Pendidikan Islam, Prof. Amien Suyitno, sebagai narasumber utama.
Bahas Penguatan Tata Kelola dan Keadilan Akses PTKIN
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Muhammad Darwis Dasopang menegaskan bahwa forum RDP menjadi wadah penting bagi PTKIN untuk menyampaikan aspirasi strategis, khususnya dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan memastikan kebijakan nasional berpihak pada pengembangan pendidikan tinggi Islam di seluruh Indonesia.
“Kehadiran UIN Syahada Padangsidimpuan di forum ini merupakan bentuk komitmen kami untuk turut aktif dalam memperkuat tata kelola PTKIN yang transparan, adaptif, dan berdaya saing. Kami berharap dukungan dari Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama dapat memperhatikan pemerataan pembangunan kampus Islam negeri di luar Pulau Jawa,” ujar Prof. Darwis.
Beliau menambahkan bahwa pemerataan akses, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur akademik harus menjadi prioritas bersama agar seluruh PTKIN memiliki daya saing setara dengan kampus besar di pusat.
Perhatian pada Tantangan Aktual Dunia PTKIN
Dalam forum tersebut, Sekjen Kemenag Prof. Kamaruddin Amin menyoroti pentingnya penataan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan tinggi keagamaan. Sementara Dirjen Pendis Prof. Amien Suyitno menekankan isu-isu strategis seperti akreditasi, peningkatan riset, pengembangan SDM, serta internasionalisasi kampus.
Para rektor PTKIN juga membahas berbagai isu penting, di antaranya:
- Pembangunan gedung dan fasilitas kampus,
- Penguatan dan pengelolaan SDM,
- Tata kelola keuangan dan transparansi anggaran,
- Kompetensi lulusan dan relevansi dengan kebutuhan zaman, serta
- Pembukaan program studi baru berbasis kebutuhan masyarakat.
Komitmen UIN Syahada dalam Transformasi Pendidikan Islam
Usai mengikuti RDP, Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan menjadi acuan bagi universitas untuk memperkuat arah kebijakan internal, terutama dalam hal akuntabilitas tata kelola, penguatan riset keislaman, serta inovasi pembelajaran digital.
“Kami akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan memperkuat koordinasi bersama pimpinan universitas, dekanat, dan biro terkait. Pandangan dan rekomendasi dari DPR RI serta Kementerian Agama menjadi masukan berharga untuk memperkuat sistem manajemen pendidikan tinggi Islam yang efektif dan berintegritas,” jelas Prof. Darwis.
Beliau juga menyampaikan bahwa UIN Syahada Padangsidimpuan berkomitmen menjalin kolaborasi dengan berbagai PTKIN yang memiliki program unggulan, terutama dalam bidang transformasi digital kampus, riset keislaman, dan pemberdayaan masyarakat berbasis moderasi beragama.
Kehadiran UIN Syahada Padangsidimpuan dalam forum nasional tersebut menjadi bukti nyata komitmen universitas untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kebijakan pendidikan tinggi Islam yang inklusif, adaptif, dan berorientasi mutu, serta mendukung visi Kementerian Agama dalam mewujudkan PTKIN sebagai pusat pengembangan ilmu, iman, dan kemanusiaan yang unggul dan berkarakter kebangsaan.
(Humas UIN Syahada Padangsidimpuan)
